Post-Marxisme

Post-Marxisme merupakan salah satu sudut pandang teoretis yang mengungkapkan pembagian seksual, ras, kelas, dan etnik dari masyarakat Barat modern.^[1] Post-Marxisme juga mempertanyakan ciri Marxisme yang reduktif dan antidemokratis, serta semua gerakan politik yang berupaya menjelaskan segala perubahan dalam sejarah di dalam kerangka peranan satu kelas atau pelaku istimewa tertentu.^[2] Post-Marxisme menerima ilham yang datang dari keterlibatan politik Marx, tetapi menolak penekanan Marx bahwa ekonomi adalah aspek yang paling menentukan, atau pada gagasan tentang adanya satu kelas universal.^[2] Sekarang Post-Marxisme mengusulkan adanya demokrasi radikal.^[2] Demokrasi radikal adalah demokrasi yang bertumpu pada ekuivalensi antar warganya, pada kesetaraan yang terbentuk lewat proses ekuivalensi diskursif (misalnya, pengakuan akan keseluruhan masyarakat sebagai sebuah masyarakat warga).^[3] Post-Marxisme menjadi paham intelektual yang sesuai dengan menang atas neo-liberalism dan mundurnya kelas-kelas pekerja.^[4] Kemenangan ini senantiasa diawali oleh kaum kiri Amerika latin yang berjuang penuh melawan kapitalisme, selain itu semakin didukung dengan besarnya suara teologi pembebasan yang berdengung di Amerika latin.^[4] Secara teoretis, post-marxisme banyak mengubah tradisi dan metode keilmuan yang telah ada sebelumnya, tetapi secara praktis, pemikir-pemikir post-marxisme menolak untuk membuat gerakan masif yang terstruktur. Berbeda dengan marxisme yang menekankan perjuangan kelas dan humanitas kelompok-kelompok yang terepresi, para pemikir post-marxisme mempersoalkan mengenai seksualitas, ras, kelas, pemisahan atau segregasi ras, dan gerakan progresif untuk menentang bentuk-bentuk eksklusivitas sumber daya.^[5]

Penyokong para pemikir Post-Marxisme adalah kritik yang sistematis terhadap Marxisme dan situasi yang ada.^[4] Terdapat lima diskursus yang menjadi penyokong hasil para pemikir Post-Marxisme:

1. Sosialisme adalah kegagalan dan seluruh teori-teori yang umum dari masyarakat dikutuk di dalam proses ini.^[4] Ideologi-ideologi selain Post-Marxisme tidak dibenarkan, karena yang lain itu merefleksikan satu dominasi ide dengan sistem ras kebudayaan.^[4]
2. Marxisme menekankan pada kelas sosial turunan, karena kelas-kelas menghancurkan: poin-poin dari prinsip politik yang berangkat merupakan kebudayaan dan akarnya di dalam identitas yang beragam (ras, gender, etnik, dan pilihan seksual).^[4]
3. Negara adalah musuh dari demokrasi dan kebebasan, serta suatu korup dan tidak sesuai dengan kesejahteraan sosial.^[4] Di tempat ini, masyarakat sipil adalah pelaku utama dari demokrasi dan kemajuan sosial.^[4]
4. Perencanaan utama adalah buatan birokrasi yang mana menghalangi pertukaran yang baik di antara para produsen.^[4] Pasar dan bursa pasar barangkali dengan peraturan yang terbatas mengizinkan konsumsi terbaik dan distributor yang lebih efisien.^[4]
5. Pergumulan tradisional kaum kiri atas kekuasaan adalah merusak dan membawa kepada rezim otoriter yang mendiamkan suara seorang bawahan.^[4]

• Imanol Galfarsoro: "(Post)Marxismoa, kultura eta eragiletasuna: Ibilbide historiko labur bat" in Alaitz Aizpuru(koord.), Euskal Herriko pentsamenduaren gida, Bilbo, UEU 2012. ISBN 978-84-8438-435-9
• Simon Tormey & Jules Townshend, Key Thinkers from Critical Theory to Post-Marxism, Pine Forge Press, 2006.
• Sim, Stuart. Post-Marxism: An Intellectual History, Routledge, 2002.
• Shenfield, Stephen. Vladislav Bugera: Portrait of a Post-Marxist Thinker
• el-Ojeili, Chamsy. Post-Marxism with Substance: Castoriadis and the Autonomy Project, in New Political Science, 32:2, June 2001, pp. 225–239.
• el-Ojeili C. After post-socialism: Social theory, utopia and the work of castoriadis in a global age, Antepodium: Online Journal of World Affairs (2011), pp. 1–16.