Daerah Otonom Bougainville

Provinsi Otonom Bougainville Wilayah Otonomos Bilong Bogenvil
Bendera Lambang
Semboyan: Peace, Unity, Prosperity (Indonesia: "Perdamaian, Persatuan, Kesejahteraan")
Lagu kebangsaan: I am Bougainville! (Indonesia: "Saya adalah Bougainville!")[1]
6°0′S 155°0′E / 6.000°S 155.000°E / -6.000; 155.000
Ibu kota	Buka
Bahasa resmi	Tok Pisin, Inggris
Kelompok etnik	Bugenvil
Agama	Kristen Katolik (Agama Resmi)
Pemerintahan	Demokrasi Parlementer
• Presiden	Ismail Toroama
• Perdana Menteri	Patrick Nisira
Legislatif	Dewan Perwakilan Rakyat
Kemerdekaan
• Pendudukan Jepang	27 November 1942
• Dibawah kendali Britania	23 Juni 1950
• Menjadi Provinsi di Papua Nugini	25 Juni 2002
• Negara berdaulat	2027
Penduduk
- Perkiraan 2011	249,358 (-)
- Sensus Penduduk 2023	250,172
- Per kapita	$107.352
IPM (2018)	0,580[2] sedang
Mata uang	Kina Bougainville
Zona waktu	Waktu Standar Bougainville (UTC+11)
Kode telepon	+675
Sunting kotak info • Lihat • Bicara

Bougainville (/ˈboʊɡənvɪl/ boh-GƏN-vil;^[3] Tok Pisin: Bogenvil^[4][5]), yang sebelumnya bernama Solomon Utara atau secara resmi bernama Provinsi Otonom Bougainville adalah sebuah provinsi otonom di Papua Nugini. Pulau terbesar di wilayah ini adalah Pulau Bougainville (yang termasuk dalam Kepulauan Solomon). Ibu kota provinsi ini untuk sementara Buka, meskipun diharapkan Arawa akan menjadi calon ibu kota baru.

Pada tahun 2011, wilayah ini memiliki perkiraan populasi 250.000 orang. Bahasa sehari-hari di Bougainville adalah Tok Pisin, yang merupakan varietas dari rumpun bahasa Austronesia dan rumpun bahasa non-Austronesia juga digunakan. Wilayah ini mencakup beberapa bahasa daerah lainnya yang di mana rumpun bahasa Polinesia digunakan. Secara geografis pulau Bougainville dan Buka merupakan bagian dari Kepulauan Solomon, tetapi secara politik terpisah dari negara merdeka Kepulauan Solomon. Secara historis wilayah itu dikenal sebagai Solomon Utara.

Bougainville telah dihuni oleh manusia setidaknya selama 29.000 tahun. Selama masa kolonial wilayah ini diduduki dan dikelola oleh Jerman, Australia, Jepang, dan Amerika untuk berbagai periode. Nama wilayah ini berasal dari laksamana Prancis Louis Antoine de Bougainville,^[6] yang mengunjungi pulau ini pada tahun 1768.

Separatisme Bougainville dimulai pada tahun 1960-an dan Republik Solomon Utara dideklarasikan sesaat sebelum kemerdekaan Papua Nugini pada tahun 1975; itu dimasukkan ke Papua Nugini pada tahun berikutnya. Konflik tambang Panguna menjadi pemicu utama Perang Saudara Bougainville (1988-1998), yang mengakibatkan kematian hingga 20.000 orang. Sebuah kesepakatan damai menghasilkan pembentukan Pemerintah Otonom Bougainville.

Pada akhir 2019, referendum kemerdekaan yang tak mengikat diadakan dengan 98,31% memilih kemerdekaan daripada melanjutkan otonom di dalam Papua Nugini. Akibatnya, otoritas regional berniat untuk merdeka pada akhir 2027, menunggu ratifikasi oleh pemerintah Papua Nugini.^[7][8][9]

Bougainville telah dihuni oleh manusia setidaknya selama 29.000 tahun, menurut bukti yang diperoleh dari Gua Kilu di Pulau Buka.^[10] Sampai sekitar 10.000 tahun yang lalu, selama maksimum gletser terakhir, ada satu pulau yang disebut sebagai Bougainville, yang membentang dari ujung utara Pulau Buka hingga Kepulauan Nggela di utara Guadalcanal.^[11]

Penghuni pertama Bougainville adalah Austro-Melanesia yang diperkirakan datang dari Kepulauan Bismarck.^[12] Sekitar 3.000 tahun yang lalu, masyarakat Austronesia membawa budaya Lapita ke pulau-pulau,^[13] memperkenalkan tembikar, pertanian, dan hewan peliharaan seperti babi, anjing, dan ayam.^[14] Bahasa Austronesia dan non-Austronesia digunakan di pulau-pulau tersebut hingga hari ini, namun telah terjadi percampuran yang signifikan antara populasi sampai-sampai perbedaan budaya dan genetik tidak lagi berkorelasi dengan bahasa.^[15]

Orang Eropa pertama yang melihat Bougainville saat ini adalah penjelajah Belanda, Willem Schouten dan Jacob Le Maire, yang melihat sekilas Atol Takuu dan Pulau Nissan pada tahun 1616. Perwira angkatan laut Inggris Philip Carteret mengunjungi Pulau Buka pada tahun 1767 dan juga mengunjungi Kepulauan Carteret yang dinamai sesuai nama dirinya. Pada tahun 1768, laksamana Prancis Louis Antoine de Bougainville berlayar di sepanjang pantai timur pulau yang sekarang menyandang namanya.^[13]

Kekaisaran Jerman, yang sudah mulai beroperasi di New Guinea, menganeksasi Bougainville saat ini pada tahun 1886, setelah setuju dengan Inggris untuk membagi Kepulauan Solomon di antara mereka.^[16] Sebuah protektorat Jerman atas pulau-pulau utara didirikan akhir tahun itu, tetapi protektorat Kepulauan Solomon Inggris tak didirikan sampai 1893.^[17]

Batas awal antara kedua wilayah itu jauh lebih selatan, dengan Pulau Choiseul, Pulau Santa Isabel, Ontong Jawa, Kepulauan Shortland, dan bagian dari Kepulauan Florida termasuk dalam bagian Jerman. Batas saat ini antara Papua Nugini dan Kepulauan Solomon berasal dari Konvensi Tripartit tahun 1899, yang melihat pulau-pulau itu diserahkan ke Inggris.

Kepulauan Solomon Jerman dikelola melalui Nugini Jerman, meskipun butuh hampir dua dekade untuk kehadiran administratif untuk didirikan. Pusat administrasi Jerman di Kieta, didirikan pada tahun 1905, didahului oleh misi Marist, yang berhasil mengubah mayoritas penduduk pulau menjadi Katolik.^[18] Perkebunan komersial penuh pertama didirikan pada tahun 1908, tetapi pencaplokan Jerman memiliki dampak ekonomi yang kecil.^[19]

Pasukan Ekspedisi Angkatan Laut dan Militer Australia menduduki Bougainville pada bulan Desember 1914, sebagai bagian dari pendudukan Australia di Nugini Jerman. Perjanjian Versailles 1919 menetapkan bekas jajahan itu sebagai mandat Liga Bangsa-Bangsa, yang dikelola oleh Australia sebagai Wilayah Nugini. Sebuah pemerintahan sipil didirikan pada tahun 1920, setelah itu warga negara Jerman dideportasi dan properti mereka diambil alih.^[20] Sejumlah ekspedisi hukuman terjadi selama pemerintahan Jerman dan Australia, sebagai bagian dari program pasifikasi. Periode kolonial melihat perubahan signifikan dalam budaya penduduk pulau.^[21]

Pada tahun 1942, Bougainville diserang oleh Jepang untuk menyediakan basis dukungan untuk operasi di tempat lain di Pasifik Barat Daya. Kontra-invasi sekutu mengakibatkan banyak korban, dimulai pada tahun 1943, dengan kendali penuh atas pulau-pulau tersebut tidak dibangun kembali sampai tahun 1945. Setelah perang, pemerintah Australia memasukkan Bougainville dan sisa mandatnya ke dalam Wilayah Papua dan Nugini, pendahulu langsung dari masa kini Papua Nugini.

Papua Nugini memperoleh kemerdekaannya dari Australia pada tahun 1975. Karena Bougainville kaya akan tembaga dan emas, sebuah tambang besar telah didirikan di Panguna pada awal 1970-an oleh Bougainville Copper Limited, anak perusahaan dari Rio Tinto. Aktivis memproklamasikan kemerdekaan Bougainville (Republik Solomon Utara) pada tahun 1975 dan pada tahun 1990, tetapi yang kedua kalinya pasukan pemerintah menekan separatis.

Pada tahun 1988, Tentara Revolusioner Bougainville (TRB) meningkatkan aktivitas mereka secara signifikan. Perdana Menteri Sir Rabbie Namaliu memerintahkan Angkatan Pertahanan Papua Nugini (APPN) untuk memadamkan pemberontakan dan konflik meningkat menjadi perang saudara.

APPN mundur dari posisi permanen di Bougainville pada tahun 1990, tetapi melanjutkan aksi militer. Konflik tersebut melibatkan kelompok-kelompok Bougainville yang pro-kemerdekaan, loyalis, dan Angkatan Pertahanan Papua Nugini. Perang ini telah merenggut sekitar 15.000 hingga 20.000 nyawa.^[22][23]

Pada tahun 1996, Perdana Menteri Sir Julius Chan membuat langkah kontroversial untuk mempekerjakan Sandline International, sebuah perusahaan militer swasta yang sebelumnya terlibat dalam memasok tentara bayaran dalam perang saudara di Sierra Leone, untuk memadamkan pemberontakan.

Konflik Bougainville berakhir pada tahun 1997 setelah negosiasi ditengahi oleh Selandia Baru. Pada tahun 2000, perjanjian damai diselesaikan dan bersama dengan pelucutan senjata, disediakan untuk pembentukan Pemerintah Otonom Bougainville. Para pihak sepakat untuk mengadakan referendum di masa depan tentang apakah pulau itu harus merdeka secara politik.^[24]

Pada tanggal 25 Juli 2005, pemimpin pemberontak Francis Ona meninggal setelah sakit singkat. Seorang mantan surveyor dengan Bougainville Copper, Ona adalah tokoh kunci dalam konflik separatis dan telah menolak untuk secara resmi bergabung dengan proses perdamaian pulau itu.

Pada tahun 2015, Australia mengumumkan akan mendirikan pos diplomatik di Bougainville untuk pertama kalinya.^[25] Pada tahun 2016, mereka membatalkan rencana tersebut dengan mengakui bahwa mereka belum memperoleh persetujuan dari pemerintah Papua Nugini.^[26]

Pada tahun 2019, referendum kemerdekaan yang tidak mengikat diadakan dengan 98,31% memilih kemerdekaan daripada melanjutkan otonom di dalam Papua Nugini. Akibatnya, pemerintah daerah berniat untuk merdeka antara tahun 2025 hingga tahun 2027.^[7]

Pemilihan untuk pemerintahan otonom pertama diadakan pada bulan Mei dan Juni 2005; Joseph Kabui, seorang pemimpin kemerdekaan, terpilih sebagai presiden. Dia meninggal di kantor pada 6 Juni 2008 setelah pemilihan sementara untuk mengisi sisa masa jabatannya, John Momis terpilih sebagai presiden pada tahun 2010 untuk masa jabatan lima tahun. Dia mendukung otonomi dalam hubungan dengan pemerintah nasional Papua Nugini.

Konstitusi Bougainville menetapkan bahwa Pemerintah Otonom Bougainville terdiri dari tiga cabang:^[27]

• Eksekutif: Presiden Daerah Otonom Bougainville yang mengepalai Dewan Eksekutif Bougainville.
• Legislatif: Dewan Perwakilan Rakyat Bougainville (39 anggota terpilih dan dua anggota cadangan).
• Yurisdiksi: Pengadilan Bougainville termasuk Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi.

Ibu kotanya adalah Buka, yang menjadi pusat pemerintahan setelah Arawa rusak selama Perang Saudara Bougainville. Status Buka dianggap sementara, dan pemerintah sedang memutuskan lokasi ibu kota permanen.^[28]

Presiden John Momis mengkonfirmasi bahwa Bougainville akan mengadakan referendum kemerdekaan yang tidak mengikat pada tahun 2019.^[29] Pemerintah Bougainville dan Papua Nugini mengadakan periode referendum dua minggu yang dimulai pada 23 November 2019 dan ditutup pada 7 Desember 2019, yang merupakan langkah terakhir dalam Perjanjian Perdamaian Bougainville.^[30] Pertanyaan referendum adalah pilihan antara otonomi yang lebih besar di Papua Nugini, atau kemerdekaan penuh. Lebih dari 98% dari surat suara yang sah diberikan untuk kemerdekaan.^[31][32]

Ismail Toroama, mantan pemimpin pemberontak, terpilih sebagai presiden Bougainville pada 23 September 2020.^[33]

Negosiasi antara Papua Nugini dan Bougainville dimulai pada 17 Mei 2021.^[34] Sementara Toroama menyatakan keinginan untuk melihat Bougainville merdeka pada Juni 2025, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape memperingatkan agar tidak menetapkan jadwal tertentu.^[35][36] Pada 7 Juli 2021, diumumkan bahwa Bougainville akan merdeka pada akhir 2027 sambil menunggu persetujuan dari parlemen Papua Nugini.^{[7][37][8][9]}

Wilayah ini dibagi menjadi tiga distrik, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi Rural. Untuk keperluan sensus, Rural dibagi lagi menjadi Kampung, dan kampung dibagi menjadi unit sensus.^[38]

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Autonomous Region of Bougainville.