Pemilihan umum

Menurut UU No.7 pasal 348-350 tahun 2017, pemilih adalah WNI yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum dan pernah kawin.^[10]. Genap berusia sekurang-kurangnya 17 tahun patokannya adalah pada hari pemungutan suara. Sedangkan status kawin atau pernah kawin ditentukan oleh data yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta pernyataan dari calon pemilih

Dalam Pemilu, pemilih dikelompokkan atas tiga kategori, yaitu Pemilih Tetap, Pemilih Tambahan dan Pemilih Khusus. Pada tahun 2019 ketiga kategori ini digunakan sebagai standar pemilu.

Pemilih tetap adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Mekanisme penetapan DPT dimulai dari KPU Kabupaten/Kota menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat untuk disandingkan dengan DPT Pemilu terakhir di Kab/Kota itu. Data tersebut dilakukan pemutakhirannya dengan cara mencocokkan sekaligus penelitian (coklit) kepada WNI. Hasil coklit itu disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan di desa/kelurahan untuk mendapat tanggapan masyarakat. DPS kemudian diperbaiki, menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Setelah diumumkan kepada masyarakat dan diperbaiki bila ada kekeliruan, maka DPSHP itu ditetapkan menjadi DPT.

Pemilih Tambahan adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tempat dia terdaftar, karena kaeadaan tertentu dari pemilih itu sendiri. Menurut UU NO.7 pasal 210 Tahun 2017, Pemilih Tambahan wajib melapor paling lambat 30 hari sebelum pemungutan, sehingga namanya dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pada saat pemungutan suara pemilih tambahan harus menunjukkan surat pindah memilih (Formulir A5), KTP dan/atau surat identitas lain (KK, paspor atau SIM) kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS yang baru.

Pemilih khusus adalah pemilih yang tidak terdaftar di DPT maupun DPTb, namun memiliki hak memilih. Pemilih khusus dapat menggunakan hak pilihnya di sembarang TPS asalkan melapor di TPS yang dituju 1 jam sebelum pemungutan suara berakhir, menunjukkan KTP atau identitas lain kepada KPPS, serta surat suara masih tersedia di TPS tersebut.^[11]

Daftar partai (party-list) dalam sistem proporsional terbagi 4 yaitu:^[12]

• Rata-rata tertinggi/Divisor (Highest avarage)

Metode	Penjelasan rumus	Rumus
D'Hondt	suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya.	${\displaystyle {\frac {V}{s+1}}}$ .
Sainte Laguë (asli)	suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya.	${\displaystyle {\frac {V}{2s+1}}}$ .
Sainte Laguë (modifikasi)	suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1.4, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya.	${\displaystyle {\frac {V}{2s+1}}}$  kecuali s=0.
Danish	suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya.	${\displaystyle {\frac {V}{3s+1}}}$ .
Huntington–Hill	suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan akar angka serial: 2, 6, 12, 20, 30 dan seterusnya.	${\displaystyle {\frac {V}{\sqrt {s(s+1)}}}}$  dimana s≠0.

Keterangan:

• V adalah jumlah suara sah partai politik/individual.
• s adalah jumlah kursi berdasarkan bilangan cacah kecuali keterangan tersebut.

1. Jika jumlah pembagian pada posisi pertama dari partai bawah dengan kedua dari partai atas maka terambil dari jumlah suara teratas. semua metode hitungan pembulatan bawah.
2. Dalam tersisa satu kursi dimana dua atau lebih partai yang mempunyai jumlah suara yang sama maka:
   1. Jika berada pembagian di posisi yang sama, terambil partai yang memiliki jumlah suara terbanyak.
   2. Jika berada pembagian di posisi yang beda, terambil partai yang berada perhitungan pembagian yang sebelumnya.

• Suara sisa terbanyak/Kuota (Largest remainder)

Metode	Rumus
Hare	${\displaystyle {\frac {\mbox{Jumlah suara sah}}{\mbox{Jumlah kursi}}}}$
Droop	${\displaystyle \left({\frac {\mbox{Jumlah suara sah}}{\left({\mbox{Jumlah kursi}}+1\right)}}\right)+1}$
Imperiali	${\displaystyle {\frac {\mbox{Jumlah suara sah}}{{\mbox{Jumlah kursi}}+2}}}$
Hagenbach-Bischoff	${\displaystyle {\frac {\mbox{Jumlah suara sah}}{{\mbox{Jumlah kursi}}+1}}}$

1. Jika jumlah sisa suara yang memiliki sama maka terambil dari jumlah suara teratas. semua metode hitungan pembulatan bawah.
2. Dalam tersisa satu kursi dimana dua atau lebih partai yang mempunyai jumlah suara yang sama maka:
   1. Jika berada suara sisa di posisi yang sama, terambil partai yang memiliki jumlah suara terbanyak.
   2. Jika berada suara sisa di posisi yang beda, terambil partai yang berada perhitungan suara sisa yang sebelumnya.

• Metode lainnya

Metode	Rumus
Hare-Niemeyer	${\displaystyle {\frac {\mbox{Jumlah suara sah partai politik/individu}}{\mbox{Jumlah suara sah}}}*{\mbox{Jumlah kursi}}}$

Jika jumlah suara yang memiliki sama maka terambil dari jumlah suara teratas. semua metode hitungan pembulatan atas.

Contoh pemilihan umum sebagai berikut:

Misalnya cukup terbagi 2 yaitu bagian 1 dan 2 saja.

Keterangan:

• Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 8.
• * = Sesuai dengan peringkat jumlah suara dari terbesar sampai terkecil.

Keterangan:

• Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 8.
• BPP (Hare): 175/8 = 21.
• BPP (Droop): (175/9) + 1 = 20.
• BPP (Imperiali): 175/10 = 17.
• BPP (Hagenbach-Bischoff): 175/9 = 19.

Misalnya cukup terbagi 2 yaitu bagian 1 dan 2 saja.

Keterangan:

• Ambang batas parlemen ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5%.
• Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 6.
• * = Sesuai dengan peringkat jumlah suara dari terbesar sampai terkecil.

Hanya 1 tahap

Keterangan:

• Ambang batas parlemen ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5%.
• Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 6.
• Jumlah suara sah yang diperoleh batas ambang parlemen adalah 154.
• BPP (Hare): 154/6 = 25.
• BPP (Droop): (154/7) + 1 = 23.
• BPP (Imperiali): 154/8 = 19.
• BPP (Hagenbach-Bischoff): 154/7 = 22.

Hanya 2 tahap (hanya Hare saja)

Keterangan:

• Ambang batas parlemen ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5%.
• Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5.
• Jumlah suara sah yang diperoleh batas ambang parlemen adalah 122.
• 100% BPP (Hare): 122/5 = 24.
• 50% BPP (Hare): 24/2 = 12.

Keterangan: x adalah jumlah kursi DPR yang diraih oleh setiap partai.

Mayoritas mutlak adalah setiap partai politik memenangi sebanyak dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPR dan dapat mengubah aturan UUD.

Mayoritas biasa adalah setiap partai politik memenangi antara setengah sampai dengan dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPR tetapi tidak dapat mengubah aturan UUD.

Mayoritas koalisi adalah setiap partai politik memenangi hanya kurang dari setengah dari seluruh jumlah kursi DPR tetapi berada posisi pertama sehingga harus berkoalisi untuk mencapai sebanyak minimal setengah dari seluruh jumlah kursi DPR.

Keterangan: x adalah jumlah kursi DPR yang diraih oleh pembentukan koalisi.

Jika jumlah yang diberikan warna biru adalah 51% sedangkan tanpa diberi warna biru adalah 49% maka posisi pemenang&koalisi sebagai mayoritas koalisi.

Jika jumlah yang diberikan warna biru adalah 49% sedangkan tanpa diberi warna biru adalah 51% maka posisi pemenang&koalisi sebagai minoritas koalisi.

Minoritas adalah setiap partai politik memenangi hanya kurang dari setengah dari seluruh jumlah kursi DPR.

Sistem pemilihan umum terbagi 2 jenis yaitu

1. sistem terbuka, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama dan foto peserta partai politik.
2. sistem tertutup, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama partai politik tertentu.

Sistem pemilihan umum terbagi 3 jenis yaitu

1. sistem distrik (plurality system), yaitu perhitungan sederhana yaitu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak. Jenis sistemnya:
   1. Mayoritas multak (First Past The Post/FPTP)
   2. Suara alternatif (Alternative Vote/AV)
   3. Suara blok (Block Vote/BV)
   4. Sistem dua putaran (Two Round System/TRS)
2. sistem semi proporsional (semi proportional system), yaitu perhitungan sistem distrik yang menjembatani proporsional. Jenis sistemnya:
   1. Suara non dipindahtangankan tunggal (Single Non Transferable Vote/SNTV)
   2. Sistem paralel (Parallel system)
   3. Suara terbatas (Limited vote)
   4. Suara kumulatif (Cumulative vote)
3. sistem proporsional (proportional system), yaitu perhitungan rumit yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih. Jenis sistemnya:
   1. Suara dipindahtangankan tunggal (Single Transferable Vote/STV)
   2. Perwakilan proporsional (Proportional Representative/PR)
      1. Rata-rata tertinggi/Divisor (Highest avarage)
      2. Suara sisa terbanyak/Kuota (Largeset remainder)
   3. Daftar partai (Party-list)
      1. Daftar terbuka (Open-list)
      2. Daftar tertutup (Close-list)
      3. Daftar lokal (Local-list)
   4. Anggota proporsional campuran (Mixed Member Proportional/MMP)

Perbedaan sebagai berikut:

 

 

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2024 di Indonesia telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak tiga belas kali, yaitu dimulai tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024. Jumlah kontestan partai partai politik dalam pemilihan disetiap tahunnya tidak selalu sama, kecuali pada pemilu tahun 1977 sampai 1997.^{[butuh rujukan]}

Pemilu pada tahun 1955 dilangsungkan pada dua tahap sebagai berikut.^{[butuh rujukan]} Pertama, pemilu diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR.^{[butuh rujukan]} Kedua, pemilu diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.^[15]

• Indeks Demokrasi
• Kecurangan pemilu

• Karim, M. Rusli (1991). Pemilu Demokratis Kompetitif. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 

 

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Elections.

 

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Elections in Indonesia.

 

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Presidential elections.

• Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Diarsipkan 2018-08-16 di Wayback Machine.
• Komisi Pemilihan Umum (KPU) (tersedia dalam Bahasa Indonesia Diarsipkan 2014-10-20 di Wayback Machine. dan Bahasa Inggris Diarsipkan 2004-07-15 di Wayback Machine.)
• Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) KPU Diarsipkan 2007-02-02 di Wayback Machine.
• Pemilu Indonesia Diarsipkan 2016-02-05 di Wayback Machine.
• Pusat Informasi Partai Politik Indonesia Pemilu
• Pemilu

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s