Doktrin Brezhnev

Doktrin Brezhnev adalah kebijakan luar negeri Uni Soviet yang pertama kali dijelaskan oleh S. Kovalev pada 26 September 1968 dalam artikelnya di koran "Pravda" yang berjudul "Kedaulatan dan Kewajiban Internasional Negara-Negara Sosialis". Leonid Brezhnev mengulanginya dalam pidatonya di Kongres Kelima Partai Pekerja Polandia pada 13 November 1968:

Ketika kekuatan yang bermusuhan dengan sosialisme mencoba mengubah perkembangan negara sosialis tertentu menjadi kapitalisme, hal tersebut tidak hanya menjadi masalah bagi negara yang bersangkutan, tetapi juga merupakan masalah bersama semua negara sosialis.

Doktrin ini diumumkan untuk menjustifikasi invasi Soviet ke Cekoslowakia pada Agustus 1968 yang mengakhiri pergerakan Musim Semi Praha dan intervensi-intervensi militer Soviet sebelumnya, seperti invasi Hungaria tahun 1956. Intervensi-intervensi tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri upaya liberalisasi dan pemberontakan yang berpotensi mengancam hegemoni Soviet di Blok Timur. Negara-negara yang tergabung dalam Blok Timur sendiri dianggap oleh Soviet sebagai batas strategis dan defensif yang penting apabila perang dengan NATO meletus.

Pada praktiknya, kebijakan ini membatasi kemerdekaan negara-negara komunis yang menjadi negara satelit Soviet. Negara-negara tersebut tidak diperbolehkan meninggalkan Pakta Warsawa atau mengganggu monopoli kekuasaan partai komunis. Mereka juga tidak dapat mengganggu "kesatuan" yang terbentuk di antara negara-negara blok Soviet. Asas-asas doktrin ini begitu luas hingga Soviet menggunakannya untuk menjustifikasi intervensi militer di Afganistan pada tahun 1979. Doktrin Brezhnev berakhir saat Soviet tidak mengintervensi Polandia selama krisis tahun 1980–1981,^[1] dan kemudian saat Mikhail Gorbachev enggan menggunakan kekuatan militer untuk menghentikan pemilu di Polandia pada tahun 1989, yang berhasil menjatuhkan Partai Komunis.^[2] Doktrin ini digantikan oleh Doktrin Sinatra pada tahun 1989, yang merujuk pada lagu Frank Sinatra "My Way" ("Caraku").^[3] Dalam doktrin tersebut, negara-negara Pakta Warsawa bebas mengatur urusan internalnya.